Selasa, 24 September 2019      Decky      28 kali

Pak Moeldoko, Ini Loh Lima Penyakit yang Bisa Ganggu Investasi

Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menanggapi polemik pro dan kontra Revisi UU KPK. Menurut Moeldoko, aturan KPK yang berlaku saat ini bisa menghambat investasi yang tengah digenjot pemerintah. Oleh karena itu, dia menyetujui Revisi UU KPK.

Namun, sebenarnya apa saja hal atau penyakit yang bisa menghambat investasi?

Menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong ada lima penyakit Indonesia yang bikin investasi terganggu, dimulai dari regulasi hingga dominasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

 

Pertama adalah masalah regulasi. Dia menjelaskan bahwa adanya peraturan yang tumpang tindih satu sama lain, serta rumitnya perizinan.

Kedua mengenai perpajakan yang menurutnya pendekatan institusi perpajakan di Indonesia dalam mencapai target perlu diperhatikan.

 


"Perpajakan pertama perlakuan yang semena-mena, petugas pajak menghadapi target dan mengalami tekanan mengejar target dengan cara apa saja. Sementara terus terang pengusaha itu bisa dibujuk bayar lebih, terlebih sekarang ada infrastruktur, tapi justru caranya jadi penting," kata Lembong dalam rapat kerja (raker) dengan DPR, Rabu (11/9/2019).

Ketiga terkait lahan dan bangunan. Dia menjelaskan lambatnya pengurusan perizinan, misalnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Bahkan berbulan-bulan belum tentu selesai.

"Keempat ketenagakerjaan juga mengapa investasi larinya ke Vietnam, BKPM melakukan kajian, membandingkan biaya usaha, dari lahan sampai upah, sampai jasa, infrastruktur, transportasi dan sebagainya kita memang di atas negara tetangga, lebih mahal," jelasnya.

Terakhir, lanjut dia bahwa banyak keluhan mengenai over dominasi BUMN. Soal ini Lembong tak mau berbicara terlalu banyak.

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4718732/pak-moeldoko-ini-loh-lima-penyakit-yang-bisa-ganggu-investasi?tag_from=mnews_bacajuga&_ga=2.253198217.1694976604.1567955510-1073478331.1532939360#Echobox=1569290793 diakses pada tanggal 24/9/2019 jam 11:43

Kembali
Link Instansi Terkait