Senin, 23 September 2019      Decky      34 kali

MENGURAI SEJUMLAH PERSOALAN DI KIK

Hari Kamis (19/9/2019) DPMPTSP Provinsi Kaltim melalui Bidang Pengendaliaan Pelaksanaan  (Dalak) mengadakan rapat Penyampaiaan Informasi Awal Hasil Kunjungan Lapangan Tim Pembinaan Pengawasan Investasi di Kawasan Industri Kariangau (KIK) Tahun 2019 dengan mengundang OPD Teknis Terkait di lingkup Pemprov Kaltim dan lingkup Pemkot Balikpapan. Rapat ini dibuka oleh Restiawan Baihaqi mewakili Kepala DPMPTSP Provinsi Kaltim. Tujuan rapat ini untuk mengurai sejumlah permasalahan yang muncul selama KIK beroperasi.

KIK sendiri merupakan kawasan Industri yang dipersiapkan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Kaltim. Terletak di pesisir Kota Balikpapan yang berada di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI II) menjadikan KIK sebagai tempat strategis untuk melakukan perdagangan ekonomi. Sejumlah keunggulan dengan adanya KIK ini yakni: Memiliki kedalaman laut yang sangat dalam membuat kapal berukuran besar masih bisa melakukan bongkar-muat terutama pada saat pendangkalan laut, konektivitas dengan jalan tol Samarinda-Balikpapan untuk memperpendek alur distribusi, pembangunan Depo Kontainer seluas 4 hektare untuk bongkar muat kontainer, luasan daya tampung di KIK hingga 4.000 TEU's (twenty foot equivalent unit/ekuivalen dua puluh kaki),dan masuk menjadi program Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) yang pengelolaannya dilakukan oleh Perusda Balikpapan  merupakan keunggulan yang ditawarkan Pemprov Kaltim kepada investor untuk berinvestasi di Provinsi Kaltim sekaligus mendukung pelayaran langsung (Direct Call) ke sejumlah negara khususnya di Asia Timur melalui pelabuhan Kariangau. Saat ini perusahaan yang tercatat terdaftar di KIK bergerak di bidang usaha perkantoran, pergudangan, pengolahan kelapa sawit,hingga fasilitas penunjang.


Sejak diresmikan pada tahun 2012 oleh Presiden SBY, KIK mengalami berbagai permasalahan dan hambatan dalam menjalankan fungsinya. Kepala Bidang Dalak DPMPTSP Provinsi Kaltim, Sanusi Saudek, dalam paparannya menyampaikan, masih banyaknya perusahaan di KIK yang sudah memiliki izin  namun belum melakukan aktivitas, juga sebagian besar alamat perusahaan yang tertera pada izin tidak ditemukan. Kemudian masih banyak perusahaan belum menyampaikan LKPM yang merupakan kewajiban perusahaan penanaman modal padahal seharusnya penyampaian LKPM wajib dilakukan secara rutin dan berkala oleh perusahaan.

Selanjutnya, sebagai amanat RPJMD Provinsi Kaltim melalui Program Pembinaan Pengawasan Pelaksanaan Investasi, perlu dilakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan secara insentif terhadap perizinan yang telah diterbitkan untuk perusahaan di KIK sehingga investor yang sudah terdata di KIK merealisasikan kegiatannya dan memberikan kontribusi secara maksimal serta bagaimana mendorong izin yang sudah ada namun tidak aktif agar dapat diaktifkan kembali. Perlu juga diterapkan terlebih dahulu kejelasan luas KIK dengan mereview ulang terhadap masterplan/tata ruang. Diharapkan manfaat KIK ini bisa dirasakan oleh Pemprov Kaltim dalam mendorong iklim investasi yang kondusif yang berkelanjutan.

Berbagai permasalahan yang dipaparkan dalam rapat ini tidak menyurutkan semangat DPMPTSP Provinsi Kaltim untuk mengurai sejumlah persoalan yang menghambat di KIK. Bekerjasama dengan OPD Teknis terkait, persoalan KIK akan segera diurai satu persatu dan diterapkan solusinya agar pengoperasiaan KIK saat ini bisa lebih berkontribusi dalam memacu pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kaltim.

Kembali
Link Instansi Terkait