Jl. Basuki Rahmat No.56, Samarinda 75112


Selasa, 24 September 2019      Decky      84 kali

RIGHT TO KNOW DAY= Refleksi Keterbukaan Informasi Publik

Hari Senin (23/9/2019) DPMPTSP Provinsi Kaltim menghadiri acara diskusi publik Right To Know Day yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Diskominfo bertempat di Hotel Horizon, Samarinda. Hadir dalam acara tersebut, Kepala Bidang  Layanan Pengaduan, Advokasi, dan Informasi Perizinan Otty Eka Permana I, beserta Staf Indah Eliana. Acara ini dibuka langsung oleh Kepala Diskominfo Provinsi Kaltim Diddy Rusdiansyah. Turut hadir perwakilan OPD Teknis terkait di lingkup Pemprov Kaltim.

Acara ini merupakan diskusi publik menjelang peringatan RTKD atau Hari Hak Untuk Tahu pada tanggal 28 September 2019. RTKD sendiri diperingati secara internasional sejak tanggal 28 September 2002 di Sofia, Bulgaria. Perayaan hari tersebut merupakan puncak dari gerakan open goverment dari negara-negara anggota Open Government Partnership.  Pendiri badan ini ada delapan negara, yaitu Brasil, Indonesia, Meksiko, Norwegia, Filipina, Afrika Selatan, Inggris dan AS. Negara-negara anggota ini memiliki kesadaran bahwa setiap warga negara punya hak untuk mengakses informasi publik serta berkewajiban mengawal dan mengontrol hasil pembangunan


Nilai-nilai yang diusung RTKD adalah, pertama, akses informasi merupakan hak setiap orang. Kedua, informasi yang dirahasiakan adalah pengecualian. Ketiga, hak untuk tahu diaplikasikan di semua lembaga publik. Semua permintaan menjadi cepat, sederhana, dan tanpa biaya. Kemudian setiap orang memiliki hak untuk mengkritisi keputusan yang merugikan lalu penolakan atas permohonan informasi harus berdasarkan alasan yang benar, dan terakhir kepentingan publik menjadi hak yang lebih tinggi dari kerahasiaan. Hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik telah dijamin dalam Pasal 28 F UUD 1945 yang diejawantahkan dalam UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 mengatur segala hak dan kewajiban masyarakat sebagai pemohon informasi, dan juga bagi badan publik dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan. Kemudian diatur juga mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta-merta, maupun informasi yang wajib tersedia setiap saat. Bukan hanya itu saja, undang-undang ini juga menetapkan informasi yang tergolong dikecualikan yang tidak dapat dibuka aksesnya bagi pemohon informasi publik.

Untuk mendukung komitmen pemerintah dalam keterbukaan informasi publik, pemerintah lewat Komisi Informasi Pusat (KIP) salah satunya membuat suatu pemeringkatan keterbukaan informasi publik bagi badan-badan publik yang ada di Indonesia. Pemeringkatan ini dibuat dengan maksud untuk memantik semangat badan publik agar berlomba-lomba dalam mewujudkan badan publik yang terbuka, sehingga tidak lagi menjadi badan publik yang “eksklusif” dan “apatis” atas akses informasi dan berkewajiban untuk “memuaskan” keingintahuan dengan membuka akses terhadap informasi yang diminta masyarakat.

Tentu tujuan keterbukaan publik ini adalah memastikan tata kelola penyelenggaraan negara yang transparan, akuntabel dan melibatkan partisipatif keterlibatan masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya di DPMPTSP Provinsi Kaltim.

Kembali
Link Instansi Terkait